KPU Sosialisasi Verifikasi Administrasi dan Faktual

KM LENGGE,- Untuk memulai tahapan penyelenggraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bima menggelar kegiatan sosialisasi dalam rangka mengingatkan kembali penyelenggara pemilu dalam rangka verifikasi administrasi dan vaktual calon perseorangan pasangan Abdul Khayir, SH., MH dengan Drs. Hamid, M. Si.

Kegiatan yang diselenggrakan di aula kantor KPU Kabupten Bima dihadiri oleh 4 orang Komisioner KPU, 3 orang komisioner Panwas Kabupaten Bima, anggota PPK dan Panwascam di 18 kecamatan yang tersebar se kabupaten Bima.

Ketua KPU kabupaten Bima, Siti Nursusila, S. Ip., M. MSIp dalam sambutannya mengatakan bahwa, Pemilihan Umum tahun 2015, setelah diadakan verifikasi kelengkapan berkas data dan administrasi dari 3 pasangan calon, maka di dapatkan pasangan calon dengan syarat dukungan telah memenuhi syarat minimal dukungan, persebaran dukungan dan kesesuaian antara soft copy dan hard copy data dukungan dengan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan aplikasi pencalonan.

“Pasangan calon dinyatakan memenuhi syarat minimal dukungan dengan jumlah pendukung yang diajukan Pasangan Abdul Khayir, SH.,MH dengan Drs. Abdul Hamid, M.Si sejumlah 39.041 orang dan sebaran dukungan di 100% Kecamatan di Kabupaten Bima atau 18 Kecamatan,”ujar Nursusila.

Selanjutnya ketua KPU ini juga mengingatkan PPK dan PPS sebagai penyelenggra pemilu di tingkat kecamatan dan desa, bahwa Pemilukada tahun 2015 merupakan pemilu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang baru bagi kita, karena terdapat pasangan calon perseorang yang akan di verifikasi administrasi dan vaktual di tingkat PPS.

“Mari kita bekerja keras dengan rencana dan planning yang baik dan benar-benar bekerja keras untuk menyelesaikan verifikasi administrasi dan vaktual sesuai dengan petunjuk teknis dan aturan ada,” ujarnya.

Verifikasi administrasi di mulai pada tanggal 23 Juni sampai dengan 1 juli 2015. PPS akan melakukan verifikasi administrasi pada data dukungan yang menggunakan formulir Model B.1-KWK. Baik itu data ganda, salah NIK, nama, tempat tanggal lahir maupun tanda tangan di sayart dukungan di cocokan dengan fotocopy KTP yang terdapat pada formulir Model B.1-KWK.

Setelah tahapan verifikasi administrasi dilaksanakan, maka PPS akan melakukan verifikasi factual dilapangan, dengan mendatangi masing-masing masyarakat yang memberikan dukungan. Apakah sesuai KTP dan memang memberikan dukungan kepada pasangan calon.

Ketua KPU juga mengingatkan kembali, bahwa dalam melakukan tahapan verifikasi administrasi dan factual PPS tetap berkoordinasi dan di bantu oleh PPK dalam hal memberikan informasi dan penjelasan cara verifikasi administrasi dan vaktual. Setiap ada temuan dan permasalahan yang belum mampu dipecahkan oleh PPS maupun PPK maka berkoordinasi dengan KPU.

“Ketika dilapangan nanti saat verifikasi administrasi dan factual, kita PPK maupun PPS akan di awasi oleh rekan-rekan Panwascam, sebagai mitra kerja yang akan mengingtakan kita kalau kita bekerja tidak sesuai dengan aturan yang ada,”ungkap Ketua KPU ini.

Senada dengan ketua Panwas Kabupaten Bima, Abdullah, SH , bahwa selama penyelenggaraan pemilu, harus ada satu pemahaman antara KPU dan Panwas di lapangan, untuk aturan dan mekanisme yang kita jalankan. Ketika ada permasalahan ditingkat bawah baik itu PPS, PPK, Panwaslap dan Panwascam maka ada koordinasi di tingakt yang lebih tinggi untuk setiap permasalahan.

“Proses seleksi administrasi dan factual merupakan pengalaman bersama bagi kita semua, akan ada banyak permasalahan yang kita temukan di lapangan, maka perlu samakan persepsi tentang regulasi, kita jaga bersama pemilukada ini, jangan sampai ada pihak ketiga atau orang diluar kita sebagai penyelenggara mengadu domba atau merusak data,”ungkap Abdullah. (Efan)