Pemkab Bima Gelar Bimtek Aplikasi SMEP Online.

KM LENGGE,- Pemantauan dan pelaporan kegiatan pemerintah merupakan salah satu aspek penting yang patut menjadi perhatian para pengelola keuangan untuk menjamin kualitas hasil pembangunan. Oleh karena itu, penerapan Aplikasi Sistem Monitoring Evaluasi Pelaporan ( SMEP) Online ini menjadi prioritas pemerintah daerah.

          

Penjabat  Bupati Bima Drs. Bachrudin, M.Pd Jum’at (29/1) membuka secara langsung kegiatan Bimtek Penggunaan Aplikasi Sistem Monitoring Evaluasi Pelaporan (SMEP) Online  di aula hotel Mutmainah Kota Bima. 

    

Pj. Bupati yang didampingi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bima Drs. H. Muzakkir, M.Sc dan Kabag Administrasi Pembangunan Setda Taufik, ST, MT dalam arahan mengatakan melalui Bimtek ini pemerintah daerah memberikan akses kepada masyarakat dan SKPD untuk mengawasi kinerja pemerintah terutama berkaitan dengan penggunaan anggaran negara.

        

 "Melalui Aplikasi Sistem Monitoring Evaluasi Pelaporan ( SMEP) Online ini kita dapat melihat penjabaran program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan melakukan pengawasan".

       

 Di hadapan para Kasubag Program dan Pelaporan serta Bendahara SKPD,  Pj. Bupati memaparkan, "petugas operator di tiap SKPD harus dapat menggunakan teknologi informasi yang setiap saat terus berkembang. 

         

Oleh karena itu lanjut Bachrudin, "ke depan tenaga pengelola keuangan harus memilki kompetensi dan keterampilan memadai dalam mengelola   anggaran    Dijabarkan pula bahwa dengan menggunakan aplikasi online ini tata kelola dan monitoring hasil pembangunan dapat lebih dioptimalkan.

            

Bachrudi berharap SKPD dapat bersungguh – suingguh  melaksanakan  kegiatan melalui penerapan  SMEP Online.

       

Kabag Administrasi Pembangunan Taufik ST, MT dalam laporannya mengatakan Bimtek  Aplikasi SMEP Online ini ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi para pegelola keuangan masing-masing SKPD.

Melalui aplikasi ini, para  bendaharawan dapat mengetahui kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan. Pada gilirannya, data yang relevan dari SKPD tersebut diproses untuk menghasilkan informasi mengenai kinerja pemerintah.

         

Dari aspek kebijakan, penerapan Aplikasi ini membantu Pimpinan Daerah agar  mudah  mengamati dan mengevaluasi setiap pelaksanaan  proyek pembangunan  sesuai indikator dan memastikan apakah kegiatan yan dilaksanakan sudah mencapai sasaran yang telah ditetapkan atau belum. Imbuhnya.(Efan)